BP3TKI PALEMBANG SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT BIAYA PENEMPATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PALEMBANG --- Ada banyak cara untuk berangkat bekerja ke luar negeri secara prosedural. Salah satu diantaranya berangkat melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS merupakan  badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Terdapat 22 PPTKIS yang masih aktif per Maret 2018 di wilayah kerja BP3TKI Palembang (Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung), yang terdiri dari 1 (satu) PPTKIS pusat, yaitu PT. Citra Karya Sejati dan 21 (dua puluh satu) PPTKIS Kantor Cabang yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, diantaranya PT. Andromeda Graha, PT. Mardel Anugerah Internasional, PT. Putra Jabung Perkasa, PT. Safarindo Insan Coropora, PT. Sentosa Karya Aditama, PT. Alhgoniy Aflah Abadi, PT. Assalam Karya Manunggal Putra, PT. Sahabat Putra Pendawa, PT. Lintas Cakrawala Buana, PT. Mulia Laksana Sejahtera Cabang Palembang, PT. Bumenjaya Praduta Abadi, PT. Sarco, PT. Assalam Karya Manunggal, PT. Bhakti Persada Jaya, PT. Wira Kreasi Usaha, PT. Alwihdah Jaya Sentosa Cabang Palembang, PT. Alwihdah Jaya Sentosa Cabang Bengkulu, PT. Mulia Laksana Sejahtera Cabang Bengkulu, PT. Mutiara Putra Utama, PT. Sriti Rukma Lestari, PT. Mekarjaya Wanayasa Putra. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Sumatera Selatan dan sekitarnya yang ingin bekerja ke luar negeri dapat mendatangi langsung PPTKIS tersebut atau bisa juga melalui BP3TKI Palembang untuk diarahkan ke PPTKIS yang memiliki job order yang sesuai dengan latar  belakang CPMI. Dalam menyeleksi CPMI, PPTKIS harus melakukan seleksi terhadap CPMI yang direkrut sehingga diperoleh CPMI yang sesuai dengan job order yang ada. Job order sendiri merupakan surat permintaan tenaga kerja dari pengguna atau mitra usaha di luar negeri yang ditandatangani oleh pengguna atau Mitra Usaha. Setelah memperoleh CPMI yang sesuai, CPMI tersebut wajib melakukan proses Registrasi ID CPMI di kantor Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota asal PMI. Dalam melakukan pemrosesan Registrasi ID, CPMI dan PPTKIS harus dihadirkan supaya CPMI tersebut mengetahui dan memahami isi Perjanjian Penempatan. Perjanjian Penempatan (PP) merupakan perjanjian tertulis antara calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan diketahui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat. Format dan isi Perjanjian Penempatan diatur berdasarkan Permenaker No. 22 Tahun 2014. Dalam format Perjanjian Penempatan, syarat yang harus dipenuhi adalah terdapat nama PPTKIS dan CPMI, termasuk alamat dan nomor telepon masing-masing pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan, dan penyelesaian perbedaan pendapat masing-masing pihak.

Banyaknya biaya penempatan CPMI yang tidak sesuai standar atau bahkan jauh melebihi batas maksimal membuat BP3TKI Palembang menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait biaya penempatan yang ada dalam Perjanjian Penempatan, kemarin (14/03/2018). Hal ini dimaksudkan supaya biaya penempatan CPMI benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang menjadi peserta rapat koordinasi kemarin yaitu Pimpinan dan Kepala Cabang PPTKIS, serta Perwakilan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Kepala BP3TKI Palembang, Sri Haryanti, SE, MM mengatakan kepada PPTKIS untuk membuat biaya penempatan sesuai aturan yang berlaku. “Sudah ada aturan tersendiri terkait item-item biaya penempatan, untuk pengurusan paspor misalnya, sudah ada di Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2014, silahkan didownload, aturan itu bukan BP3TKI yang buat, jadi kami tidak akan mempersulit PPTKIS apabila sudah sesuai prosedur yang berlaku” tegasnya. Kepada perwakilan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan, Sri Haryanti menghimbau untuk betul-betul diperhatikan isi dari perjanjian penempatan karena perjanjian penempatan merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada CPMI pada masa pra penempatan. Beliau menerangkan bahwa biaya penempatan tiap-tiap negara tujuan penempatan berbeda-beda. Untuk negara Malaysia belum ada peraturan standar terkait biaya penempatan CPMI, hanya saja beliau menambahkan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada, contohnya biaya pengurusan dokumen perjalanan Rp300.000 (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada sub item Surat Perjalanan Republik Indonesia Nomor 1. Tarif Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI); Biaya pengurusan visa di perwakilan Malaysia di Indonesia untuk tinggal terbatas selama 1 tahun sebesar US$108 (sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2014), Medical Check up di Indonesia Rp.670.000 (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia); Asuransi Rp.370.000 (sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang mencakup pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan); Sementara untuk biaya akomodasi, transportasi, dan tiket pesawat disesuaikan dengan daerah asal dan negara tujuan penempatan CPMI.

     Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 558/MEN/2014 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia negara Singapura ditetapkan sebesar Rp.13.788.000. Adapun rincian dari Biaya Penempatan untuk negara Singapura, yaitu biaya pengurusan dokumen perjalanan Rp.255.000; Asuransi Perlindungan TKI Rp.400.000; Pemeriksaan Kesehatan Rp.700.000; Biaya Pelatihan yang terdiri dari akomodasi dan konsumsi, peralatan dan bahan praktek (400 jampel) Rp.6.000.000; Uji kompetensi Rp.150.000., Transportasi dari luar Jawa Rp.2.883.000; Jasa PPTKIS Rp.3.150.000.

            Sedangkan komponen biaya penempatan CPMI sektor Informal untuk negara tujuan Hongkong diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2012 sebesar Rp.14.780.400, yang dapat dirincikan sebagai berikut Asuransi Perlindungan PMI Rp.400.000; Pemeriksaan psikologi Rp.250.000; Pemeriksaan Kesehatan Rp.700.000; Paspor Rp.255.000; Biaya pelatihan (600 jampel) Rp.8.500.000; Uji kompetensi Rp.150.000; Jasa PPTKIS (1 bulan gaji PMI) Rp.4.114.000; Jasa Agency (10% dari gaji pertama PMI) Rp.411.400.

           Kedepannya, pemerintah mengatur biaya penempatan ke negara tujuan penempatan zero cost sesuai dengan Undang-undang terbaru mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 tahun 2017. Maksud zero cost disini CPMI tidak menanggung biaya penempatan lagi karena sudah dibayarkan penuh oleh pengguna. Namun belum ada peraturan pemerintah di bawahnya sehingga aturan ini belum bisa diterapkan.

Perjanjian penempatan merupakan langkah awal dalam rangka melindungi CPMI. Perjanjian penempatan masuk pada tahapan pra penempatan. Jika perjanjian penempatan benar dan terstandar, maka perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan lebih baik. Karena itu, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan sebagai pihak yang mengetahui isi Perjanjian Penempatan tersebut wajib memastikan bahwa Perjanjian Penempatan tersebut benar dan sesuai standar yang diberlakukan. Maka jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, maka dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dalam hal ini pemda Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam perlindungan pada pra penempatan dan daerah pun menjadi punya data warganya sebagai Calon PMI. ***(PKP/santi)