Langsung ke konten utama

Mulai 1 Agustus 2017, BPJS Ketenagakerjaan menjadi asuransi TKI

Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam melindungi CTKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017, program Jaminan Sosial ini akan berlaku. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia merupakan transformasi dari sistem asuransi untuk TKI yang sebelumnya dikelola Konsorsium Asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7  Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, ada empat jenis program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia , diantaranya :
1. Jaminan Kesehatan Nasional
2. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
4. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
Untuk CTKI yang berangkat melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) iuran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp370.000, rinciannya Rp37.000 untuk pra penempatan dan Rp333.000 untuk masa purna penempatan. Pembayaran asuransi dengan menggunakan kode (ID Billing) yang nantinya dibayarkan ke bank. Ada 3 bank yang kerjasama dengan BPJS terkait pembayaran asuransi TKI ini, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
Syarat pengajuan pembayaran untuk Jamsos Pra Penempatan CTKI adalah memiliki ID TKI sedangkan syarat pengajuan pembayaran untuk Jamsos Masa dan Purna Penempatan CTKI adalah memiliki ID TKI, sudah melakukan validasi paspor, dan mengisi tanggal berlaku perjanjian kerja CTKI.***(san)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LOWONGAN KERJA ASISTEN NURSE KE TAIWAN

INFORMASI RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM SKEMA GOVERNMENT TO PRIVATE (G TO P) KE TAIWAN  UNTUK JABATAN NURSING AID di RS GERIATRI ( ELDERLY CARE) Nomor: PENG. 512 /PEN-PPP/ X /201 7 Sehubungan akan dibuka penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Skema G to P ke Taiwan untuk jabatan Nursing Aid di Rumah Sakit Geriatri , Nursing Home, dan Institusi Eldery Home Care dengan perjanjian kerja penempatan selama 3 (tiga) tahun, bersama ini diberitahukan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesi a (CTKI) informasi sebagai berikut: Syarat Khusus: 1.      Lulusan D3 / D4 / S1 Keperawatan  + Ners . 2.      Harus mempunyai STR yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau yang sudah mempunyai nomor surat keterangan lulus ujian kompetensi . 3.      Usia Minimal 21 Tahun dan Maksimal 35 Tahun . 4.      Sehat Jasmani dan Rohani . 5.      Ti...

Antusiasme RSMH menjadi Sarana Kesehatan Calon PMI di Palembang

Koordinasi Direktorat KVPD dan BP3TKI Palembang ke RSMH, kemarin (14/08/2018) BNP2TKI, Palembang – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Direktorat Kerjasama & Verifikasi Penyiapan Dokumen (KVPD) dan BP3TKI Palembang melakukan audiensi ke Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) kemarin, 14 Agustus 2018. Kunjungan ini dalam rangka koordinasi pembahasan kepengurusan ijin dan usulan penetapan RSUP Dr Mohammad Hoesin sebagai sarana kesehatan (SARKES) Calon PMI/PMI di wilayah Palembang.  “Saat ini, Palembang belum mempunyai Sarana Kesehatan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Terakhir, Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) menjadi Sarana Kesehatan, namun ijin masa berlaku BBLK berakhir tahun 2017 sehingga menyulitkan calon PMI yang akan melakukan medical check up (MCU). Selama ini, Calon PMI melakukan MCU di Klinik Utama Assalam, Lampung sehingga sangat memberatkan calon PMI karena jarak tempuh yang jauh. Untuk itu, BNP2T...